Dana Desa: Dari Harapan Menjadi Bancakan Elite Lokal

Pacitan - Dana desa lahir dari sebuah niat besar: menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke akar rumput. Negara ingin memastikan bahwa desa tidak lagi menjadi objek, melainkan subjek pembangunan. Anggaran digelontorkan, kewenangan diberikan, dan harapan dititipkan. Namun di balik idealisme itu, realitas di lapangan sering kali berkata lain.

Di banyak tempat, termasuk daerah seperti Pacitan, dana desa perlahan berubah wajah. Ia tidak lagi sepenuhnya menjadi alat pemberdayaan, tetapi mulai menunjukkan gejala sebagai “ladang basah” bagi segelintir elite lokal. Kepala desa, perangkat, bahkan jejaring kekuasaan di sekitarnya, berada dalam posisi yang sangat strategis sekaligus rawan tergelincir.

Masalahnya bukan sekadar pada individu yang menyimpang, melainkan pada sistem yang memberi ruang terlalu besar tanpa pengawasan yang setara. Ketika kekuasaan mengelola anggaran ratusan juta hingga miliaran rupiah berada di tangan yang sama, tanpa kontrol publik yang kuat, maka penyimpangan bukan lagi kemungkinan melainkan tinggal menunggu waktu.

Modusnya pun tidak selalu kasar. Ada yang halus, nyaris tak terlihat. Anggaran proyek dinaikkan sedikit demi sedikit, kegiatan dicatat tetapi tak pernah dilaksanakan, hingga laporan keuangan yang tampak rapi namun menyembunyikan realitas yang berbeda. Semua dilakukan dalam ruang yang sering kali sunyi dari pengawasan.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika dana desa dijadikan alat untuk “balik modal” politik. Kontestasi kepala desa yang seharusnya menjadi ruang pengabdian, justru berubah menjadi investasi. Biaya politik yang tinggi mendorong lahirnya mentalitas transaksional: menang dulu, urusan rakyat belakangan. Ketika jabatan dipandang sebagai jalan mengembalikan modal, maka korupsi bukan lagi penyimpangan tetapi bagian dari perencanaan.

Di sisi lain, masyarakat desa sering kali berada dalam posisi dilematis. Budaya “ewuh pakewuh” membuat kritik terasa tabu. Hubungan kekerabatan yang dekat menjadikan pengawasan sosial melemah. Tidak sedikit warga yang memilih diam, bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak ingin berhadapan dengan konflik.

Kondisi ini diperparah dengan lemahnya transparansi yang bersifat substantif. Papan informasi memang terpasang, laporan disusun, tetapi tidak semua masyarakat benar-benar memahami isi dan maknanya. Transparansi berubah menjadi formalitas, bukan alat kontrol.

Dampaknya nyata. Jalan desa cepat rusak, program pemberdayaan tidak terasa, bantuan tidak tepat sasaran. Namun yang paling berbahaya bukan itu semua. Yang paling berbahaya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat. Ketika rakyat mulai percaya bahwa anggaran publik hanyalah permainan elite, maka yang runtuh bukan hanya sistem tetapi juga harapan.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin praktik korupsi di level desa akan berkembang menjadi lebih besar. Apa yang hari ini terjadi dalam skala ratusan juta, bisa saja esok hari menjalar ke level yang lebih tinggi. Dalam situasi tertentu, bukan hal mustahil jika aparat seperti Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan melalui operasi tangkap tangan.

Namun persoalannya bukan menunggu penindakan. Yang lebih penting adalah membangun kesadaran kolektif bahwa dana desa adalah milik bersama, bukan milik penguasa desa. Pengawasan harus menjadi budaya, bukan sekadar tugas lembaga. Masyarakat perlu didorong untuk berani bertanya, memahami anggaran, dan terlibat aktif dalam pembangunan.

Pada akhirnya, dana desa adalah ujian. Ia menguji integritas pemimpin lokal, menguji keberanian masyarakat, dan menguji sejauh mana negara mampu menjaga amanahnya. Jika gagal, maka desa hanya akan menjadi panggung kecil dari praktik korupsi yang lebih besar. Namun jika berhasil, desa justru bisa menjadi fondasi perubahan yang sesungguhnya.

Pilihan itu ada di tangan kita semua: membiarkan dana desa menjadi bancakan, atau menjadikannya jalan menuju keadilan.***

Penulis : Jefri Asmoro Diyatno, S.E