Pacitan Adem Ayem Tentrem, Tapi Siapa yang Benar-Benar Tentram?

Pacitan - Pacitan selalu diperkenalkan sebagai kota yang adem, ayem, dan tentrem. Sebuah daerah yang tenang, religius, penuh tata krama, jauh dari hiruk pikuk konflik sosial. Slogan itu dipasang di berbagai ruang publik, diucapkan pejabat, diulang dalam pidato, bahkan perlahan menjadi identitas yang diwariskan turun-temurun kepada masyarakat.

Namun hari ini, saya mulai merasa ada sesuatu yang janggal.

Sebab di balik wajah Pacitan yang terlihat tenang, sesungguhnya sedang tumbuh kegelisahan yang pelan-pelan dipendam rakyatnya sendiri.

Kita hidup di zaman ketika rakyat dipaksa terlihat baik-baik saja, meskipun kenyataannya banyak yang sedang tidak baik-baik saja.

Harga kebutuhan pokok naik. Lapangan pekerjaan semakin sulit. Anak muda bingung mencari masa depan. Pedagang kecil bertahan dengan penghasilan pas-pasan. Petani menjerit karena biaya produksi terus membengkak. Nelayan mengeluhkan biaya operasional yang mahal. Tetapi di saat bersamaan, publik terus dijejali narasi tentang stabilitas, ketentraman, dan keberhasilan pembangunan.

Pertanyaannya sederhana: tentram untuk siapa?

Sebab ketentraman tidak bisa diukur dari sepinya kritik. Ketentraman juga bukan sekadar absennya demonstrasi. Rakyat yang diam belum tentu bahagia. Bisa jadi mereka hanya lelah. Bisa jadi mereka takut. Atau mungkin mereka sadar bahwa suara kecil mereka tak akan cukup kuat menembus tembok kekuasaan.

Dan di sinilah keresahan itu mulai terasa semakin nyata.

Neo Orde Baru yang Pelan-Pelan Bangkit?

Saya tidak sedang menuduh bahwa semua persoalan hari ini disebabkan oleh militer atau latar belakang para pemimpin nasional maupun daerah. Tidak sesederhana itu. Tetapi saya juga tidak bisa membohongi nurani bahwa suasana politik hari ini terasa membawa aroma lama yang pernah hidup kuat di era Orde Baru.

Sebuah era ketika stabilitas menjadi mantra utama, sementara kritik perlahan dianggap ancaman.

Hari ini Indonesia dipimpin oleh Prabowo Subianto, seorang mantan jenderal militer. Sementara Pacitan memiliki hubungan emosional yang sangat kuat dengan Susilo Bambang Yudhoyono, tokoh besar yang juga lahir dari tradisi militer.

Secara politik, hubungan kekuasaan itu menjadi semakin menarik dibaca.

Di tingkat nasional, kekuasaan berada di tangan Partai Gerindra. Sedangkan di Pacitan, dominasi politik bertahun-tahun berada di bawah pengaruh Partai Demokrat.

Keduanya pernah berada dalam satu barisan besar Koalisi Indonesia Maju saat Pilpres. Keduanya memiliki kedekatan historis dengan lingkar kekuasaan militer. Dan keduanya hari ini berada dalam posisi yang sama-sama kuat, baik di pusat maupun daerah.

Lalu publik mulai bertanya: apakah demokrasi kita sedang bergerak menuju konsolidasi kekuasaan yang terlalu nyaman?

Karena sejarah menunjukkan, ketika kekuasaan terlalu lama saling terhubung tanpa oposisi yang kuat, maka kritik perlahan dianggap gangguan. Media yang terlalu vokal dianggap meresahkan. Aktivis dicap provokator. Dan rakyat diarahkan untuk kembali percaya bahwa “semua masih baik-baik saja.”

Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu.

Politik yang Semakin Pintar Mengemas Narasi

Hari ini pemerintah sangat cerdas memainkan simbol.

Program-program strategis nasional dibangun dengan kemasan populis yang menarik perhatian rakyat kecil. Ada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ada gagasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Semua dibungkus dengan semangat nasionalisme dan keberpihakan kepada wong cilik.

Di atas kertas, rakyat tentu ingin percaya.

Tetapi persoalannya bukan pada slogan program. Persoalannya adalah apakah program itu benar-benar mampu menyentuh akar penderitaan rakyat atau hanya menjadi alat pencitraan politik jangka panjang?

Sebab rakyat hari ini tidak sedang kekurangan baliho. Rakyat tidak kekurangan pidato. Yang kurang adalah kepastian hidup.

Dan kondisi ekonomi saat ini justru memperlihatkan kecemasan yang semakin besar.

Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dollar Amerika. IHSG mengalami tekanan. Daya beli masyarakat turun. Harga-harga kebutuhan pokok bergerak naik. Bahkan kelas menengah mulai mengalami ketakutan ekonomi yang serius.

Lucunya, di tengah situasi seperti itu, rakyat justru mendengar pernyataan bahwa dollar tidak terlalu berdampak bagi orang desa.

Pernyataan semacam ini mungkin dimaksudkan untuk menenangkan publik. Tetapi bagi masyarakat bawah, ucapan itu justru terasa menyakitkan.

Karena orang desa memang tidak menyimpan dollar di dompet mereka. Tetapi mereka merasakan dampaknya setiap hari di pasar, di warung, di sawah, dan di dapur rumah mereka.

Ketika harga pupuk naik, itu dampak ekonomi global. Ketika harga BBM mempengaruhi distribusi pangan, rakyat desa merasakannya. Ketika harga kebutuhan pokok melonjak, ibu-ibu di kampung yang pertama kali panik.

Jadi jangan pernah menganggap rakyat desa tidak memahami ekonomi hanya karena mereka tidak bermain saham atau tidak berbicara dalam istilah pasar modal.

Rakyat kecil mungkin tidak mengerti teori ekonomi makro. Tetapi mereka sangat paham rasa lapar.

Pacitan dan Budaya Diam yang Dipelihara

Ada satu hal yang menurut saya paling berbahaya hari ini: budaya diam.

Pacitan dikenal sebagai daerah yang santun. Budaya Jawa begitu kuat. Ada ajaran mikul duwur mendem jero yang selama ini menjadi pedoman sosial masyarakat.

Tetapi saya khawatir, falsafah luhur itu perlahan berubah menjadi alat pembungkam kritik.

Masyarakat diajarkan menjaga nama baik pemimpin, tetapi lupa bagaimana cara menegur kekuasaan ketika mulai melenceng.

Kritik dianggap tidak sopan. Protes dianggap melawan. Suara berbeda dicap membuat gaduh.

Padahal demokrasi justru hidup dari keberanian rakyat untuk bertanya.

Dan sejarah membuktikan, daerah yang terlalu lama memelihara budaya takut akan melahirkan kekuasaan yang merasa dirinya tidak bisa disentuh.

Itulah mengapa saya mulai melihat bahwa slogan “adem ayem tentrem” hari ini bukan lagi sekadar semboyan ketenangan, tetapi perlahan berubah menjadi alat pengendali psikologis masyarakat.

Rakyat diarahkan untuk merasa semuanya baik-baik saja, bahkan ketika hidup mereka sebenarnya sedang tidak baik-baik saja.

Generasi Muda Mulai Gelisah

Yang paling menarik hari ini adalah kegelisahan anak muda mulai tumbuh.

Mereka mulai sadar bahwa politik bukan hanya soal memilih saat pemilu lima tahunan. Politik menentukan harga sembako, lapangan kerja, pendidikan, bahkan masa depan keluarga mereka sendiri.

Anak-anak muda mulai melihat bagaimana kekuasaan bekerja. Mereka melihat oligarki. Mereka melihat bagaimana elite saling berbagi pengaruh. Mereka melihat proyek-proyek besar yang terus dipoles pencitraannya. Tetapi mereka juga melihat pengangguran yang meningkat dan kesenjangan sosial yang semakin nyata.

Dan ketika generasi muda mulai kehilangan harapan, di situlah sebuah bangsa sedang menghadapi bahaya paling serius.

Karena negara tidak runtuh hanya karena perang. Negara bisa runtuh karena rakyatnya kehilangan kepercayaan.

Demokrasi Tidak Boleh Menjadi Pajangan

Indonesia pernah melewati masa kelam ketika kritik dibungkam atas nama stabilitas.

Kita tentu tidak ingin kembali ke masa di mana rakyat hanya boleh memuji dan takut bertanya.

Sebab demokrasi bukan sekadar pemilu. Demokrasi adalah keberanian mendengar suara yang tidak menyenangkan.

Pemimpin yang kuat bukan pemimpin yang dikelilingi pujian. Pemimpin besar justru lahir dari keberanian menghadapi kritik.

Hari ini rakyat tidak meminta kemewahan. Rakyat hanya ingin hidup yang layak. Harga stabil. Pekerjaan tersedia. Hukum adil. Dan suara mereka dianggap penting.

Karena sejatinya, slogan tidak bisa mengenyangkan perut rakyat.

“Pacitan Adem Ayem Tentrem” akan kehilangan makna jika ketentraman hanya dirasakan elite kekuasaan, sementara rakyat kecil terus bergulat dengan kecemasan hidup sehari-hari.

Dan mungkin inilah pertanyaan yang harus mulai berani kita ucapkan bersama:

Apakah kita benar-benar sedang hidup dalam ketentraman? Ataukah kita hanya sedang dibiasakan untuk diam?***

Penulis : Jefri Asmoro Diyatno, S.E