Pesta Babi: Ketika Film Dokumenter Menampar Kesadaran Bangsa
Di titik itulah film Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono menjadi penting. Film ini bukan sekadar tontonan, melainkan gugatan terbuka terhadap wajah kekuasaan modern yang semakin lihai menyembunyikan kerakusan di balik slogan pembangunan.
Dokumenter ini terasa seperti tamparan keras bagi publik yang selama ini dijejali narasi tunggal tentang nasionalisme, kemajuan, dan swasembada pangan. Penonton dipaksa melihat bahwa di balik proyek-proyek raksasa negara, ada tanah yang menangis, ada masyarakat adat yang tersingkir, dan ada ruang hidup yang perlahan hilang dari peta kemanusiaan.
Film ini lahir bukan dari kenyamanan, tetapi dari frustasi. Frustasi seorang sineas melihat negara berjalan menjauh dari cita-cita keadilan sosial. Frustasi melihat demokrasi berubah menjadi alat legitimasi modal. Frustasi melihat suara rakyat kalah keras dibanding deru alat berat dan tepuk tangan investor.
Dan justru karena lahir dari frustasi itulah Pesta Babi terasa jujur.
Negara dan Kapital yang Tidur Satu Ranjang
Ada satu pesan paling mengganggu dari film ini: negara hari ini tidak lagi berdiri sepenuhnya sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai fasilitator kepentingan modal.
Papua menjadi contoh paling telanjang.
Selama bertahun-tahun, publik dijejali narasi bahwa pembangunan di Papua adalah bentuk perhatian negara terhadap wilayah timur Indonesia. Jalan dibangun. Bandara dibangun. Lahan dibuka. Proyek pangan digencarkan. Semua terlihat heroik dalam pidato pejabat dan tayangan televisi nasional.
Namun pertanyaannya sederhana: pembangunan untuk siapa?
Ketika jutaan hektar tanah adat berubah menjadi perkebunan dan kawasan industri, siapa sebenarnya yang menikmati hasilnya? Apakah masyarakat lokal menjadi tuan di tanah sendiri, atau justru menjadi buruh murah di negeri leluhurnya?
Inilah ironi paling kejam dari kapitalisme modern.
Penjajahan tidak lagi datang dengan meriam dan seragam militer asing. Ia datang dengan proposal investasi, izin usaha, dan jargon hilirisasi ekonomi. Kolonialisme hari ini memakai dasi, bukan senapan.
Dan negara sering kali menjadi makelar paling aktif dalam proses itu.
Film Pesta Babi seolah ingin mengatakan bahwa konflik Papua tidak bisa lagi dibaca semata sebagai persoalan separatisme atau keamanan nasional. Ada dimensi ekonomi-politik yang jauh lebih besar: perebutan ruang hidup dan penguasaan sumber daya alam.
Ketika tanah sudah berpindah tangan kepada korporasi besar, maka perjuangan rakyat adat menjadi jauh lebih rumit. Mereka bukan hanya berhadapan dengan negara, tetapi juga dengan jaringan modal global yang memiliki pengaruh lintas batas negara.
Di sinilah kapitalisme menjadi “ayah kandung” kolonialisme modern.
Swasembada Pangan atau Swasembada Kekuasaan?
Negara selalu pandai memilih diksi.
Kata “pembangunan” terdengar mulia.
Kata “investasi” terdengar menjanjikan.
Kata “swasembada pangan” terdengar patriotik.
Namun sejarah mengajarkan bahwa slogan sering kali menjadi topeng paling efektif untuk menyembunyikan kepentingan besar.
Proyek pangan skala raksasa di Papua misalnya, dipromosikan sebagai langkah strategis menghadapi ancaman krisis global. Secara teoritis, itu terdengar masuk akal. Tetapi dalam praktiknya, publik berhak bertanya: mengapa selalu tanah adat yang dikorbankan? Mengapa masyarakat lokal justru minim posisi tawar? Mengapa yang datang lebih dulu adalah alat berat dan aparat keamanan dibanding dialog yang setara?
Ketika negara terlalu mesra dengan investor, maka rakyat hanya menjadi angka statistik. Mereka dipuji dalam pidato, tetapi disingkirkan dalam praktik.
Inilah sebabnya film seperti Pesta Babi penting. Ia mengingatkan publik bahwa pembangunan tanpa keadilan hanyalah bentuk baru perampasan yang dilegalkan.
Demokrasi yang Kehilangan Jiwa
Indonesia sering membanggakan diri sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Pemilu rutin digelar. Partai politik tumbuh subur. Kebebasan berbicara secara formal dijamin konstitusi.
Namun demokrasi tanpa keberanian mengoreksi kekuasaan hanyalah seremoni lima tahunan.
Film ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa rakyat biasa sering kali tidak memiliki akses nyata dalam menentukan arah pembangunan. Keputusan besar lahir di meja elit: antara penguasa, pemodal, dan kepentingan global. Sementara masyarakat hanya menerima hasil akhirnya.
Di sinilah publik mulai merasakan kelelahan politik.
Orang-orang mulai sadar bahwa pergantian pemimpin belum tentu menghadirkan perubahan sistem. Bahwa wajah kekuasaan boleh berganti, tetapi pola relasi antara negara dan modal tetap sama.
Kondisi itu melahirkan generasi yang sinis terhadap politik. Mereka merasa suara rakyat hanya dibutuhkan saat pemilu, lalu dilupakan setelah kekuasaan diraih.
Film Pesta Babi muncul di tengah situasi itu: sebagai alarm bahwa demokrasi sedang kehilangan jiwa sosialnya.
Militerisme dan Ketakutan yang Dipelihara
Salah satu isu paling sensitif yang disentuh secara implisit adalah hubungan antara proyek pembangunan dan pendekatan keamanan.
Di banyak wilayah konflik agraria, aparat sering kali hadir lebih cepat daripada solusi. Negara terlihat lebih siap mengamankan investasi dibanding melindungi hak warga.
Situasi ini melahirkan kesan bahwa stabilitas lebih penting daripada keadilan. Bahwa kritik dianggap ancaman. Bahwa perlawanan masyarakat adat dipandang sebagai gangguan pembangunan.
Padahal sejarah dunia menunjukkan satu hal penting: ketidakadilan yang dipendam terlalu lama hanya akan melahirkan ledakan sosial di masa depan.
Karena itu, kritik terhadap militerisme bukan berarti anti-negara. Justru sebaliknya. Kritik adalah bentuk kecintaan agar negara tidak berubah menjadi mesin kekuasaan yang kehilangan empati terhadap rakyatnya sendiri.
Generasi muda hari ini mulai memahami bahwa kepemimpinan nasional tidak cukup hanya bermodal ketegasan dan disiplin ala militer. Negara modern membutuhkan pemimpin yang mampu mendengar, berdialog, dan memahami keadilan sosial sebagai fondasi utama pembangunan.
Film Sebagai Senjata Kesadaran
Di era media sosial yang penuh distraksi, film dokumenter menjadi ruang perlawanan intelektual yang langka.
Ia tidak mengubah dunia secara instan. Tetapi ia mampu mengubah cara pandang seseorang. Dan perubahan cara pandang adalah awal dari perubahan sejarah.
Dulu buku-buku dilarang karena dianggap berbahaya bagi kekuasaan. Hari ini, dokumenter menjadi medium baru yang ditakuti karena mampu membuka sisi gelap yang selama ini disembunyikan.
Film seperti Pesta Babi mungkin tidak akan menghentikan proyek-proyek besar negara. Namun ia berhasil menciptakan satu hal yang lebih penting: kesadaran publik.
Kesadaran bahwa rakyat tidak boleh pasif.
Kesadaran bahwa pembangunan harus dikritisi.
Kesadaran bahwa nasionalisme tidak boleh dipakai untuk membungkam keadilan.
Dan yang paling penting, kesadaran bahwa cinta terhadap Indonesia tidak harus berarti diam terhadap kesalahan negara.
Revolusi Kesadaran atau Kehancuran Perlahan
Bangsa besar bukan bangsa yang anti kritik. Bangsa besar adalah bangsa yang mampu bercermin tanpa marah ketika melihat wajahnya sendiri penuh luka.
Indonesia hari ini berada di persimpangan jalan.
Apakah pembangunan akan terus dijalankan dengan pola lama: meminggirkan rakyat demi pertumbuhan ekonomi? Ataukah negara mulai belajar bahwa kemajuan sejati harus berdiri di atas keadilan sosial dan penghormatan terhadap manusia?
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan ketika publik mulai kehilangan kepercayaan pada institusi politik. Ketika hukum dianggap tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ketika sumber daya alam lebih mudah diakses korporasi dibanding rakyat sendiri.
Film Pesta Babi tidak menawarkan solusi instan. Tetapi ia menawarkan sesuatu yang lebih penting: keberanian untuk berpikir ulang tentang arah bangsa ini.
Dan mungkin, revolusi terbesar memang bukan revolusi senjata, melainkan revolusi kesadaran.
Karena perubahan selalu dimulai dari satu hal sederhana: rakyat yang tidak lagi mau dibohongi.***
Penulis : Jefri Asmoro Diyatno, S.E
Komentar
Posting Komentar