80 Tahun Merdeka, Tapi Sudahkah Kita Benar-Benar Merdeka?

Nasional - Bulan Agustus datang lagi. Bendera merah putih berkibar, gapura di hias, lomba makan kerupuk, balap karung, panjat pinang. Semua orang bersorak: MERDEKA!. Tapi pertanyaannya: apa kita benar-benar sudah merdeka?

Kita suka merayakan dengan seremonial yang megah, tapi sering lupa bahwa kemerdekaan itu bukan sekadar tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah kenyataan hidup rakyat sehari-hari. Dan jujur saja, banyak dari kita masih merasa terjajah oleh kemiskinan, korupsi, ketidakadilan, birokrasi yang lamban, dan elit politik yang lebih sibuk berdrama daripada bekerja.

Tema tahun ini indah sekali: “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”

Tapi mari kita kritisi: apakah rakyat benar-benar sejahtera? Apakah Indonesia benar-benar berdaulat? Atau jangan-jangan kita masih menjadi penonton di negeri sendiri, sementara kekayaan alam kita diobral ke asing dan rakyat kecil hanya dapat remahannya?

ASN: Garda Depan atau Beban Negara?

Mari bicara jujur. ASN sering disebut garda depan pelayanan publik. Betul, banyak ASN yang berdedikasi, kerja keras, bahkan mengorbankan tenaga & waktu untuk melayani rakyat. Tapi mari kita akui juga: banyak ASN yang justru menjadi wajah buruk birokrasi.

Kita masih sering dengar:

Urusan sederhana bisa dipersulit, kecuali ada “uang pelicin.”

Dokumen berbulan-bulan nggak selesai, padahal hanya butuh tanda tangan.

Pelayanan publik kaku, lambat, dan kadang arogan.

Apakah ini wajah merdeka? Atau kita masih terjajah oleh mentalitas feodal di tubuh birokrasi kita?

ASN seharusnya jadi motor perubahan. Tapi faktanya, sebagian masih nyaman dengan status quo: gaji aman, kerja santai, kenaikan pangkat otomatis. Sementara rakyat di luar sana jungkir balik mencari makan.

Pertanyaannya:

Apakah ASN hari ini benar-benar melanjutkan perjuangan para pahlawan?

Atau justru sebagian jadi pengkhianat kemerdekaan dengan korupsi, malas bekerja, dan menutup mata pada penderitaan rakyat?

Demokrasi Kita: Merdeka atau Bohong-Bohongan?

Indonesia katanya negara demokrasi. Rakyat bebas bersuara. Tapi lihat kenyataannya:

Perbedaan pandangan politik dijadikan alasan untuk saling membenci.

Media sosial dipenuhi buzzer, bukan diskusi sehat.

Tokoh politik mempermainkan demokrasi hanya untuk kekuasaan, bukan untuk rakyat.

Bukankah ini sama saja dengan bentuk penjajahan baru? Penjajah kali ini bukan datang dari Belanda atau Jepang, tapi dari sesama anak bangsa yang haus kekuasaan.

Di sinilah ASN seharusnya mengambil sikap. Bukan jadi alat politik penguasa, tapi menjaga netralitas dan menegakkan demokrasi yang sehat. Sayangnya, netralitas ASN sering hanya slogan. Dalam praktiknya, ASN bisa ditekan, dipaksa mendukung, bahkan dimobilisasi untuk kepentingan politik penguasa.

Kalau begitu, demokrasi kita ini merdeka? Atau bohongan?

Bung Hatta Pernah Bilang...

Bung Hatta pernah berkata: “Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan untuk dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita.”

Sekarang mari kita tanya pada diri sendiri, terutama ASN:

Apakah kalian masih setia pada cita-cita kemerdekaan?

Atau sudah terjebak pada zona nyaman, jabatan, fasilitas, dan kemewahan?

ASN seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat, bukan tembok penghalang. Tapi faktanya, banyak rakyat lebih takut masuk kantor pemerintah dibanding masuk kantor polisi. Karena birokrasi dianggap rumit, menakutkan, dan penuh pungutan.

Kemerdekaan Itu Bukan Panggung Seremonial

Mari kita jujur. Upacara bendera, lomba panjat pinang, konser musik, itu semua penting untuk merawat semangat kebangsaan. Tapi jangan sampai kemerdekaan berhenti di panggung seremonial.

Karena kemerdekaan sejati itu:

Ketika rakyat kecil bisa sekolah tanpa takut biaya.

Ketika petani bisa menjual hasil panennya dengan harga adil.

Ketika nelayan bisa melaut tanpa khawatir laut dikuasai kapal asing.

Ketika pelayanan publik benar-benar mudah, cepat, dan manusiawi.

Kalau itu semua belum tercapai, maka perayaan 80 tahun merdeka ini hanyalah pesta simbolik.

Pesan untuk Negeri Tercinta

Tanah air ini bukan milik golongan tertentu. Bukan milik pejabat, bukan milik elit politik, bukan milik korporasi asing. Indonesia adalah milik rakyat.

Dan siapa pun termasuk pejabat, ASN, atau politisi yang mengkhianati kehendak rakyat, cepat atau lambat akan hancur. Karena sejarah membuktikan, kekuasaan tanpa legitimasi rakyat hanya menunggu waktu untuk runtuh.

Merdeka bukan soal bebas dari penjajahan asing, tapi bebas dari kemiskinan, kebodohan, korupsi, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan.

Jadi, di usia ke-80 kemerdekaan ini, mari kita tanyakan dengan jujur pada diri kita:

Sudahkah kita benar-benar merdeka?

Atau kita masih terjajah, hanya saja penjajahnya berganti wajah?

Selamat HUT RI ke-80

Hidup rakyat Indonesia.

Merdeka bukan hanya kata-kata, tapi tindakan nyata.***

Penulis : Jefri Asmoro Diyatno, S.E

Disclaimer : Artikel ini ditulis oleh aktivis sekaligus jurnalis media, yang melalui pengamatan dan juga investigasi sebelum diterbitkan dalam bentuk karya tulis. Namun penulis sendiri tidak menyudutkan ke siapapun hanya ingin memberikan ruang pemikiran yang jernih sebagai refleksi dihari kemerdekaan Indonesia yang mencapai umur ke 80 Tahun. Maka dari itu dengan ini penulis merasa tergugah untuk memberikan sumbangsih berupa buah pemikiran yang saya tuangkan dalam opini. 

Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis yang ditujukan sebagai bentuk refleksi, kritik konstruktif, dan ajakan untuk bersama-sama merenungkan makna kemerdekaan di usia ke-80 tahun Republik Indonesia. Seluruh isi artikel disampaikan dengan itikad baik, dalam kerangka cinta tanah air dan keinginan untuk melihat bangsa ini tumbuh menjadi lebih adil, sejahtera, dan bermartabat.

Pandangan, kritik, maupun pertanyaan retoris yang tertulis di dalam artikel ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan, menyerang, ataupun merugikan pihak tertentu. Jika terdapat penyebutan jabatan, profesi, atau institusi, hal itu bersifat umum dan kontekstual, bukan ditujukan kepada individu atau lembaga tertentu.

Penulis percaya bahwa kritik adalah bagian penting dari demokrasi, dan sebuah bangsa yang besar justru tumbuh dari tradisi saling mengingatkan, memperbaiki, dan membangun harapan bersama. Oleh karena itu, isi tulisan ini hendaknya dipahami sebagai dorongan untuk memperkuat semangat kemerdekaan, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan menjaga cita-cita luhur para pendiri bangsa.

Pembaca diharapkan menyikapi isi tulisan ini secara bijak dan proporsional, menjadikannya bahan renungan, bukan dasar untuk menimbulkan perpecahan atau kebencian. Segala interpretasi yang timbul dari pembacaan artikel ini merupakan tanggung jawab masing-masing pembaca dalam memahami konteksnya.

Akhirnya, penulis ingin menegaskan bahwa seluruh kritik dan pandangan yang disampaikan lahir dari kecintaan kepada Indonesia. Semoga tulisan ini dapat menjadi pengingat bahwa kemerdekaan sejati tidak berhenti pada perayaan seremonial, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata, pengabdian tulus, dan komitmen bersama untuk membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, sejahtera, dan maju.