Ketika Ketidakadilan Dianggap Biasa dan Kita Memilih Diam

Indonesia, negeri yang katanya kaya akan budaya, santun dalam tutur, dan hangat dalam kebersamaan, hari ini menghadapi musuh yang tidak terlihat wujudnya tapi terasa kejam efeknya: ketidakadilan yang dinormalisasi, dan budaya diam yang diam-diam membunuh nurani kita sendiri.

Saya tidak sedang menulis ini dari kursi empuk di gedung mewah Jakarta. Saya menulis dari sudut kecil di kota pesisir yang jauh dari sorotan kamera nasional, di mana ketidakadilan bukan sekadar berita tapi realita sehari-hari. Anak muda putus sekolah karena tak mampu beli kuota. Ibu-ibu antre berjam-jam untuk minyak goreng bersubsidi yang sering habis lebih dulu. Dan ironisnya, di tengah semua itu, kita mulai terbiasa. Kita mulai diam.

Demokrasi Tanpa Nurani

Indonesia bangga menyebut diri sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kita punya pemilu, DPR, media bebas, dan media sosial sebagai ruang ekspresi publik. Tapi pertanyaannya: apakah kita benar-benar hidup dalam demokrasi? Atau hanya sekadar menjalankan ritualnya?

Demokrasi yang sehat bukan hanya soal memilih lima tahun sekali, tetapi tentang mendengar, memperjuangkan, dan melindungi suara minoritas. Sayangnya, apa yang terjadi justru sebaliknya. Ketika warga protes karena tanahnya digusur, mereka dilabeli pengganggu pembangunan. Ketika aktivis mengkritik pemerintah, mereka dibungkam lewat pasal-pasal karet. Bahkan ketika mahasiswa turun ke jalan, narasi yang muncul bukan soal substansi tuntutan, melainkan “mengganggu ketertiban umum”.

Lalu di mana letak keberpihakan negara kepada rakyat kecil? Apakah demokrasi hanya milik mereka yang punya uang, kuasa, dan akses ke media?

Ketimpangan yang Diterima Sebagai Takdir

Salah satu bentuk ketidakadilan yang paling mencolok di Indonesia adalah ketimpangan ekonomi. Data BPS menunjukkan bahwa jurang antara si kaya dan si miskin makin lebar. Sepuluh persen orang terkaya di Indonesia menguasai lebih dari 70% kekayaan nasional. Sementara sebagian besar rakyat hidup dari gaji harian, penghasilan serabutan, dan bantuan sosial yang kadang penuh drama pencairannya.

Yang lebih menyakitkan adalah bagaimana masyarakat justru mulai menganggap hal ini biasa. Kita sering mendengar kalimat seperti:

“Memang sudah nasib.”

“Yang penting masih bisa makan.”

“Yang kaya makin kaya, ya udah sih.”

Itulah bentuk paling tragis dari penjajahan modern ketika pikiran kita dibius untuk menerima ketimpangan sebagai bagian dari kehidupan. Kita dikondisikan untuk tidak bermimpi lebih tinggi.

Dan yang lebih gawat, siapa pun yang berani bertanya “kenapa?” malah dicibir, bahkan dibenci. Aktivis dianggap cari sensasi. Jurnalis kritis dianggap menyebar hoaks. Mahasiswa idealis dituduh punya agenda politik tersembunyi.

Media dan Propaganda Kekuasaan

Dulu, media disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Kini, sebagian media justru jadi corong kekuasaan. Alih-alih mengawasi penguasa, mereka berlomba menampilkan narasi yang meninabobokan: pembangunan jalan, pertumbuhan ekonomi, investasi asing, dan sederet jargon manis lainnya.

Tentu, saya tidak sedang menghakimi semua media. Masih ada media independen yang berjuang menyuarakan kebenaran. Tapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa media arus utama makin alergi terhadap kritik tajam terhadap penguasa. Bahkan seringkali, berita-berita yang viral di media sosial justru datang dari warga biasa yang merekam dan menyuarakan realita tanpa filter.

Sayangnya, media sosial pun bukan ruang bebas sepenuhnya. Kita tahu bagaimana buzzer bekerja. Siapa pun yang mengkritik kebijakan, langsung diserang, dipelintir, bahkan dipolisikan. Rakyat yang bicara jujur dianggap subversif. Pejabat yang gagal malah dilindungi dengan dalih "stabilitas nasional".

Budaya Diam yang Membunuh

Yang paling mengkhawatirkan bukan hanya ketidakadilan yang terjadi, tapi bagaimana kita menanggapinya. Budaya diam yang mengakar kuat di masyarakat membuat suara-suara perlawanan menjadi sepi.

Saya pernah ngobrol dengan seorang pedagang kecil yang dipungli oleh oknum aparat. Saat saya tanya kenapa tidak melapor, dia menjawab:

“Buat apa? Ujung-ujungnya saya juga yang susah.”

Dan saya tidak bisa menyalahkannya. Sistem hukum kita terlalu sering berpihak pada yang kuat. Korban justru harus membuktikan sendiri keberaniannya, sementara pelaku bisa bebas dengan koneksi dan kekuasaan.

Di sekolah, siswa diajarkan untuk patuh, bukan kritis. Di rumah, anak-anak disuruh diam saat orang tua bicara, bahkan ketika orang tua salah. Di kantor, karyawan dilarang mengkritik atasan meski jelas ada kesalahan. Budaya feodal ini melahirkan generasi yang takut bertanya dan lebih nyaman menjadi penonton.

Diam dianggap aman. Diam dianggap dewasa. Padahal diam juga bisa berarti setuju. Dan dalam banyak kasus, diam adalah bentuk dukungan pada ketidakadilan.

Haruskah Kita Terus Diam?

Pertanyaannya sekarang: haruskah kita terus diam?

Jawaban saya: tidak.

Kita harus berhenti menganggap kritik sebagai kebencian. Kita harus mulai mendengar suara dari pinggiran. Kita harus menciptakan ruang aman untuk berbicara, berdiskusi, dan berbeda pendapat tanpa takut dikriminalisasi.

Kita bisa memulainya dari hal sederhana:

Mendukung media independen yang jujur.

Membagikan konten kritis yang mencerahkan, bukan yang hanya menghibur.

Berani bertanya ketika ada yang tidak beres di lingkungan sekitar.

Menjadi bagian dari gerakan, komunitas, atau ruang diskusi yang mendorong perubahan sosial.

Yang dibutuhkan bukan revolusi besar, tapi kesadaran kolektif. Perubahan tidak selalu harus dimulai dari atas. Kadang, perubahan justru dimulai dari orang biasa yang menolak untuk diam.

Jangan Mati Sebelum Suaramu Didengar

Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Tapi kita krisis orang yang berani bersuara. Kita punya banyak akademisi, influencer, dan tokoh publik. Tapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar bicara soal ketidakadilan?

Jika kamu merasa tulisan ini mewakili keresahanmu, jangan diam. Sebarkan, diskusikan, bahkan bantah jika perlu. Karena demokrasi bukan tentang satu suara yang paling lantang, tapi tentang semua suara yang didengar tanpa rasa takut.

Jangan biarkan ketidakadilan menjadi norma. Jangan biarkan diam menjadi budaya.

Karena jika kita terus diam, kelak anak cucu kita akan tumbuh dalam dunia yang sama: dunia yang tidak adil, tapi dianggap biasa.

Penulis : Jefri Asmoro Diyatno, S.E

Disclaimer : Artikel ini ditulis oleh aktivis sekaligus jurnalis media, yang melalui pengamatan dan juga investigasi sebelum diterbitkan dalam bentuk karya tulis. Namun penulis sendiri tidak menyudutkan ke siapapun hanya ingin memberikan ruang pemikiran yang jernih dalam menanggapi fenomena yang ada di Negeri kita tercinta ini. Apakah dengan sikap diam kita bisa mengubah masa depan kita, ya tentunya tidak, karena kita masih bisa berpikir secara logika. Maka penulis mengajak seluruh pembaca untuk merenungkan yang sedang terjadi sekarang serta bergegas untuk menyuarakan suatu kebenaran.